MEDAN — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadikan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026 sebagai penyangga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok. Permintaan tersebut disampaikan oleh Jumadi selaku Anggota DPRD Sumut, dalam Pemandangan Umum Fraksi PKS terhadap Ranperda P-APBD 2026 di DPRD Sumatera Utara, dengan mendorong anggaran diarahkan pada penguatan ketahanan pangan, produktivitas ekonomi, perlindungan kelompok rentan, dan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
.
Jumadi mengatakan kenaikan harga kebutuhan sehari-hari tidak boleh hanya dilihat sebagai angka inflasi karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Kondisi serupa juga dapat menekan petani, nelayan, buruh, pelaku UMKM, serta pekerja sektor informal ketika pendapatan tidak bertambah sebanding dengan kenaikan biaya hidup.
.
“Bagi masyarakat, inflasi bukan sekadar angka dalam laporan. Inflasi berarti harga beras yang naik, harga telur yang meningkat, harga cabai dan kebutuhan dapur yang semakin mahal, sementara pendapatan belum tentu ikut meningkat,” ujar Jumadi.
.
Karena itu, Fraksi PKS meminta ruang fiskal dalam P-APBD 2026 diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung dan terukur, seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, perbaikan distribusi antarwilayah, perlindungan kelompok rentan, penguatan UMKM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
.
“P-APBD harus menjadi instrumen fiskal yang responsif. Ketika masyarakat sedang menghadapi tekanan harga dan daya beli, maka perubahan anggaran harus mampu memberikan jawaban terhadap persoalan tersebut,” katanya.
.
Jumadi juga menyoroti persoalan distribusi dan tata niaga pangan. Ia menilai status sejumlah daerah di Sumatera Utara sebagai sentra produksi belum otomatis membuat harga pangan terjangkau. Pemerintah perlu melihat rantai pangan dari hulu hingga hilir agar petani memperoleh harga yang layak, sementara masyarakat sebagai konsumen tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga wajar.
“Kita harus melihat persoalan dari hulu sampai hilir. Jangan sampai petani mendapatkan harga yang rendah ketika menjual hasil produksinya, tetapi masyarakat sebagai konsumen justru membeli dengan harga yang tinggi. Kalau kondisi seperti ini terjadi, berarti ada persoalan pada rantai distribusi dan tata niaga yang harus dibenahi,” jelasnya.
.
Menurut Jumadi, pengendalian harga juga perlu dilakukan secara antisipatif dengan memperkuat pemantauan produksi, pasokan, dan distribusi. Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi gangguan akibat cuaca, bencana, gangguan produksi, maupun kendala transportasi yang berpotensi memicu kenaikan harga.
.
Ia menegaskan, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari tingkat serapan anggaran. Yang lebih penting adalah sejauh mana belanja daerah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
.
“Jangan sampai kita hanya bangga karena anggaran terserap tinggi. Yang harus kita pastikan adalah apakah masyarakat merasakan manfaatnya. Apakah harga pangan lebih terkendali? Apakah daya beli masyarakat terlindungi? Apakah petani dan nelayan semakin produktif? Apakah pelayanan publik semakin baik?” kata Jumadi.
.
Dalam pembahasan Perubahan APBD 2026, Fraksi PKS akan mencermati perubahan alokasi anggaran agar tetap sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan Sumatera Utara. Jumadi menekankan setiap rupiah dalam APBD harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
.
“Kami ingin memastikan bahwa perubahan APBD ini bukan sekadar perubahan angka, tetapi perubahan yang membawa manfaat. Ketika ruang fiskal bertambah, maka harus ada manfaat yang semakin besar bagi masyarakat,” tegasnya.
.
Selain menjaga daya beli, Fraksi PKS mendorong pemerintah memperkuat program yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan anggaran tidak hanya menjadi respons terhadap kenaikan harga, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
.
“Bagi Fraksi PKS, APBD yang baik bukanlah APBD yang sekadar besar angkanya. APBD yang baik adalah APBD yang tepat sasaran, efektif, transparan, dan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat,” pungkas Jumadi.
Leave a Reply